Menafsir Moratorium dalam Perspektif Lain

              Prof. Rhenald Kasali (dalam Intisari Desember 2015: 152) menafsir kata krisis dari kata weiji yang dalam bahasa Tiongkok artinya “kesempatan (peluang) dalam bahaya”. Guru besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut menyayangkan kalau istilah itu dibaca oleh orang-orang pesimis bisa-bisa menjadi “bahaya dalam peluang” kalau direduksi oleh mereka yang kalah dan frustasi, menjadi “bahaya”.

WIN_20161017_21_54_08_Pro

Sama halnya dengan moratorium ini. Apabila ini kita lihat dari sisi positif, apapun bentuknya, moratorium akan menjadi sisi peluang yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Moratorium sebenarnya akan memberikan “pelajaran” bagaimana bersaing dalam keadaan “weiji” apalagi Indonesia sekarang ini sedang dalam posisi strategis yaitu bonus demografi.

Prof. Dr. Fasli Jalal, PhD, SPGK  (2014)  memaparkan bahwa akibat dari berhasilnya menurunkan angka kelahiran dan bertumbuhnya anak-anak yang lahir tahun 70an menjadi angkatan kerja maka Indonesia akan berpeluang memperoleh bonus demografi pada periode tahun 2012 sampai 2045. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di suatu wilayah jauh lebih besar dibanding dengan penduduk yang tidak produktif (0-14 dan 65 ke atas).

Kondisi ini dapat dilihat melalui Angka Rasio Ketergantungan yang dihitung dari pembagian antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk produktif. Selanjutnya akan terjadi window oprtunity yaitu dimana angka rasio ketergantungan berada pada tingkat terendah  yang diperkirakan terjadi selama empat tahun dari 2028 sampai dengan 2031. Kondisi tersebut dilihat dari sisi ekonomi merupakan suatu berkah karena melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, berkah ini akan menjadi bencana jika pemerintah tidak dapat mempersiapkan diri dengan baik.

WIN_20161017_21_55_02_Pro

Sisi negatif dari moratorium adalah kita sudah dicetak mentalnya untuk selalu menjadi pegawai negeri. Lulusan yang fresh graduate pun tidak dicetak menjadi wirausaha melainkan menjadi pegawai negeri. Maka, tidak salah jika terdapat lowongan pendaftaran PNS mereka akan berbondong-bondong mendaftar. Lebih buruknya lagi, orang tua juga masih memiliki paradigma lama bahwa menjadi PNS maka derajatnya akan naik.

Situasi ini menjadi “bahaya”.

Dalam harian Kompas (Kamis, 17 Desember 2015) terdapat tulisan yang menarik untuk dicermati. Tulisan yang berjudul Perbanyak Jumlah Wirausaha di Tanah Air menegaskan bahwa kemakmuran bisa dicapai antara lain dengan cara memperbanyak wirausaha di dalam negeri. Nah, seharusnya pemerintah mempersiapkan mental lulusannya terlebih dahulu untuk memiliki daya saing tinggi dan mandiri sebelum melakukan moratorium.

Sementara itu, jika moratorium dikaitkan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari pekerjaan PNS memang seolah menutup kesempatan setiap warga negara untuk ikut serta menjadi pegawai negeri sipil. Kendati demikian, sebagaimana sisi positif di atas, kebijakan ini bisa dimaknai sebagai “peluang dalam bahaya”.

Kita pun tidak bisa mengasumsikan pada posisi PNS mana yang tidak perlu dimoratorium. Sebab, ini membutuhkan data yang valid dari sebuah riset. Mengambil keputusan berdasarkan riset inilah yang belum membudaya di negara ini sehingga banyak kebijakan berdasarkan asumsi dan apa kata pemimpin. Inilah yang sangat disayangkan ketika para pejabat kita mengambil keputusan tanpa pertimbangan data di lapangan. Hal ini dipertegas pula oleh Direktur Eksekutif Centre for Srrategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte (Kompas, 14 Januari 2016 ) yang mengatakan bahwa pemanfaatan hasil riset ataupun kajian akademik dalam pembuatan kebijakan publik masih sangat bergantung pada sosok pemimpin. Sepertinya  termasuk keputusan moratorium ini.

Sebelum moraturium, rekrutmen PNS memang masih terus perlu dievaluasi. Terutama masalah transparasi proses seleksi PNS. Masyarakat berhak tahu bagaimana proses perekrutan sampai hasil pengumumannya.

Dengan demikian, bangsa ini perlu berbenah dalam banyak hal dan revolusi mental sepertinya memang perlu benar-benar dibumikan. Terutama mengubah paradigma bahwa pekerjaan terbaik tidaklah selalu pegawai negeri. Mulailah dengan berpikir wirausaha. Kalimat Farrah Gray memang laik kita renungkan: Kemiskinan adalah kerangka berpikir, sedangkan tidak punya uang adalah kondisi sementara.

 

 

Ari Wijayanti, S.Pd

SMPN 2 Kandat, Kediri.

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: