Tentang Aturan Ujian Nasional (UAN) Tahun 2006/2007 dari Salinan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

{ Februari 11, 2007 @ 12:55 am } · { Blogroll }

Data ini diambil dari database Primagama Cab. Blimbing Malang.

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2006 TENTANG UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2006/2007

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa

menteri pendidikan nasional,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 67 ayat (3), Pasal 71 dan

Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran

2006/2007;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian

Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2005;

d:\permen_20_ujian_nasional[1] 2

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004

mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006

tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006

tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TENTANG UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2006/

2007.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan

penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan

dasar dan menengah.

2. BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan.

3. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang

menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan.

4. Kurikulum 1994 adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sudah

berlaku secara nasional sejak tahun pelajaran 1994/1995 berdasarkan Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993, Nomor 061/U/1993,

Nomor 080/U/1993, Nomor 126/U/1993, dan Nomor 129/U/1993.

5. Kurikulum 2004 adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sudah

diterapkan secara terbatas mulai tahun pelajaran 2001/2002 berdasarkan

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor

399a/C.C2/Kep/DS/2004, Keputusan Direktur Pendidikan Menengah Umum

Nomor 766a/C4/MN/2003, dan Nomor 1247a/C4/MN/2003.

d:\permen_20_ujian_nasional[1] 3

6. Prosedur operasi standar yang selanjutnya disebut POS adalah prosedur operasi

standar yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan ujian nasional yang

ditetapkan oleh BSNP.

7. Kompetensi keahlian adalah kemampuan teknis peserta didik sekolah menengah

kejuruan.

8. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

9. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.

10. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

BSNP menyelenggarakan UN tahun pelajaran 2006/2007, untuk mata pelajaran

tertentu yang diikuti oleh peserta didik SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB,

dan SMK.

Pasal 3

Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional

pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan danteknologi.

Pasal 4

Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

a. pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan;

b. seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;

c. penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;

d. akreditasi satuan pendidikan; dan

e. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya

peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 5

(1) Setiap peserta didik yang belajar pada tahun akhir SMP, MTs, SMPLB, SMA,

MA, SMALB, dan SMK berhak mengikuti UN.

(2) Untuk mengikuti UN, peserta didik harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan

mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir; dan

d:\permen_20_ujian_nasional[1] 4

b. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan

sama, dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah,

atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk siswa

Kulliyatul-Mu’alimin Al-Islamiyah (KMI)/Tarbiyatul-Mu’alimin Al-

Islamiyah (TMI) yang pindah ke SMA, MA, dan SMK.

(3) Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat

mengikuti UN di satuan pendidikan yang bersangkutan, dapat mengikuti UN di

satuan pendidikan lain pada jenjang dan jenis yang sama.

(4) Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat

mengikuti UN utama dapat mengikuti UN susulan.

(5) Peserta didik yang belum lulus UN berhak mengikuti UN pada tahun berikutnya.

Pasal 6

(1) Mata pelajaran yang diujikan pada UN:

a. untuk SMP, MTs, dan SMPLB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,

dan Matematika;

b. untuk SMA, dan MA Program Studi IPA meliputi Bahasa dan Sastra

Indonesia/ Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika;

c. untuk SMA dan MA Program Studi IPS meliputi Bahasa dan Sastra

Indonesia/Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ekonomi;

d. untuk SMA dan MA Program Studi Bahasa meliputi Bahasa Indonesia,

Bahasa Inggris, dan Bahasa Asing lainnya;

e. untuk SMALB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika;

dan

f. untuk SMK meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan

kompetensi keahlian.

(2) Mata pelajaran yang diujikan untuk SMPLB dan SMALB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan e, hanya berlaku untuk program tunanetra,

tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras.

Pasal 7

(1) UN utama dilaksanakan satu kali pada minggu ketiga bulan April 2007 untuk

SMA, MA dan SMK serta minggu ke empat untuk SMP, MTs, SMPLB, dan

SMALB.

d:\permen_20_ujian_nasional[1] 5

(2) UN susulan dilaksanakan satu minggu setelah UN utama.

(3) Ujian kompetensi keahlian dilaksanakan sebelum UN utama.

Pasal 8

(1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kualifikasi kemampuan

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang disusun

sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 23 Tahun 2006.

(2) SKL UN-2007 merupakan irisan (interseksi) dari pokok bahasan/sub pokok

bahasan Kurikulum 1994, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada

Kurikulum 2004, dan Standar Isi.

(3) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkup materi

dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenis dan

jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006.

(4) SKL-UN-2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada

Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) SKL mata pelajaran yang diujikan secara nasional tahun pelajaran 2006/2007

merupakan rujukan untuk memilih dan merakit soal UN tahun pelajaran

2006/2007.

(2) Soal ujian dipilih dan dirakit dari bank soal yang sesuai dengan SKL-UN-2007.

(3) Bank soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup soal-soal yang

dikembangkan berdasarkan:

a. Kurikulum 1994;

b. Kurikulum 2004; dan

c. Standar Isi dan SKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006.

(4) Bank Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dan dikelola

oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik).

(5) Paket-paket soal UN ditelaah dan ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 10

(1) Penggandaan soal UN dilakukan di tingkat provinsi oleh perusahaan percetakan

setempat yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan kriteria yang ditentukan

oleh BSNP.

(2) Kriteria kelayakan percetakan meliputi:

a. keamanan dan kerahasiaan;

b. kualitas hasil cetakan;

c. ketepatan waktu penyelesaian.

(3) Rincian kriteria kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dalam POS.

Pasal 11

(1) Dalam pelaksanaan UN, Menteri bertanggungjawab untuk:

a. menetapkan sekolah penyelenggara untuk peserta didik pada sekolah

Indonesia di luar negeri;

b. menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan untuk

penyelenggaraan UN;

c. menyediakan blanko ijazah; dan

d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan UN.

(2) BSNP sebagai penyelenggara UN bertanggungjawab untuk:

a. membentuk penyelenggara UN tingkat pusat;

b. melaksanakan penjaminan mutu paket soal;

c. menyiapkan master soal bekerja sama dengan Puspendik;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan UN;

e. memantau kesesuaian percetakan yang ditetapkan oleh gubernur;

f. melakukan supervisi penskoran hasil pemindaian (scanning) lembar jawaban

ujian;

g. membentuk tim pemantau independen UN;

h. mengkoordinasikan kegiatan pemantauan UN;

i. menyusun dan menetapkan POS UN;

j. mengevaluasi pelaksanaan UN;

k. melaporkan pelaksanaan UN kepada Menteri.

(3) Dalam pelaksanaan UN, gubernur bertanggungjawab untuk:

a. menetapkan perusahaan percetakan yang memenuhi kriteria sebagaimana

ditetapkan oleh BSNP;

b. menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara untuk peserta didik pada

SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK;

c. mendata dan menetapkan calon peserta UN;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan UN di wilayahnya;

e. menggandakan soal ujian;

f. mengamankan dan menjaga kerahasiaan lembar soal UN, lembar jawaban

yang sudah diisi oleh peserta ujian, dan dokumen pendukungnya;

g. mengkoordinasikan pengolahan hasil ujian di wilayahnya;

h. menjamin keamanan dan kerahasiaan pengolahan lembar jawaban UN yang

dilakukan oleh Tim Pengolah Hasil Ujian di provinsi;

i. menjamin objektivitas dan kredibilitas pelaksanaan UN di provinsi;

j. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan UN di wilayahnya;

k. menerima hasil UN dari BSNP dan mengirimkannya ke penyelenggara UN

tingkat kabupaten/kota; dan

l. melaporkan pelaksanaan UN di wilayahnya kepada Menteri.

(4) Dalam pelaksanaan UN, bupati/walikota bertanggungjawab untuk:

a. menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara UN untuk SMP dan MTs;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan UN di wilayahnya;

c. mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian dan dokumen

pendukungnya;

d. menjamin kejujuran pelaksanaan UN;

e. menjamin keamanan dan kerahasiaan proses pengumpulan dan penyimpanan

Lembar Jawaban UN yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya yang

dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dari satuan pendidikan penyelenggara

UN;

f. mengirimkan lembar jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf e ke Tim

Pengolah Hasil Ujian Nasional di provinsi;

g. menerima hasil UN dari penyelenggara UN tingkat provinsi dan

mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara UN;

h. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan UN; dan

i. melaporkan pelaksanaan ujian di wilayahnya kepada Menteri melalui

gubernur.

(5) Dalam pelaksanaan UN di luar negeri, Duta Besar Republik Indonesia

bertanggungjawab untuk:

a. menetapkan calon peserta UN;

b. mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian dan dokumen

pendukungnya;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan UN;

d. mengamankan dan menjaga kerahasiaan lembar jawaban UN yang sudah

diisi oleh peserta ujian beserta dokumen pendukungnya;

e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan UN;

f. melaporkan pelaksanaan ujian di wilayahnya kepada Menteri.

(6) Sekolah/Madrasah penyelenggara bertanggungjawab untuk:

a. melakukan pendataan calon peserta UN;

b. mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian dan dokumen

pendukungnya;

c. melaksanakan ujian sesuai POS;

d. mengirimkan lembar jawaban ujian yang telah diisi oleh peserta ujian kepada

dinas kabupaten/kota;

e. menerima hasil UN dari penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota;

f. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah

diisi oleh Tim Pengolah Hasil Ujian Nasional di provinsi;

g. melaporkan pelaksanaan UN kepada pejabat yang menugaskannya;

h. menetapkan dan mengumumkan kelulusan peserta didik dari satuan

pendidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan

i. menerbitkan ijazah bagi peserta didik yang dinyatakan lulus.

Pasal 12

Pengawasan di ruang ujian dilakukan oleh tim pengawas UN dengan sistem silangmurni antar sekolah/madrasah.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan UN di setiap sekolah dipantau oleh tim pemantau independen.

(2) Tugas tim pemantau independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

memantau penerimaan dan penyimpanan soal, pelaksanaan pengawasan UN,

pengumpulan lembar jawaban, pengiriman lembar jawaban ke penyelenggara

UN kabupaten/kota.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan UN di setiap kabupaten/kota dipantau oleh tim pemantau

independen.

(2) Tugas tim pemantau independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

memantau penerimaan, penyimpanan dan pengiriman soal, pelaksanaan UN di

tingkat sekolah, dan penerimaan serta pengiriman lembar jawaban ke

penyelenggara tingkat provinsi.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan UN di setiap provinsi dipantau oleh tim pemantau independen.

(2) Tugas tim pemantau independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

memantau pencetakan, penyimpanan, distribusi soal ujian, pengumpulan dan

pemindaian lembar jawaban.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemantau independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 diatur dalam POS.

Pasal 17

(1) Pemindaian (Scanning) lembar jawaban UN dilakukan oleh Tim Pengolah

Hasil Ujian di Provinsi dengan menggunakan sistem dan standar penilaian

yang ditetapkan oleh Puspendik dengan persetujuan BSNP.

(2) Daftar hasil pemindaian diskor oleh Puspendik dengan supervisi BSNP.

(3) Daftar nilai hasil UN setiap sekolah/madrasah diisi oleh Tim Pengolah Hasil

Ujian di Provinsi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh BSNP;

(4) Puspendik mengelola arsip permanen dari hasil UN di bawah koordinasi dan

tanggungjawab BSNP.

Pasal 18

(1) Peserta UN dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan UN sebagai

berikut:

a. memiliki nilai rata-rata minimal 5,00 untuk seluruh mata pelajaran yang

diujikan, dengan tidak ada nilai di bawah 4,25; atau

b. memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran dengan nilai

dua mata pelajaran lainnya minimal 6,00.

(2) Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan dapat menetapkan batas

kelulusan di atas nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan berhak memperoleh

ijazah.

(4) Ijazah diterbitkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara dengan menggunakan

blanko ijazah yang disediakan oleh Departemen.

(5) Peserta UN diberi SKHUN yang diterbitkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara.

(6) Penerbitan SKHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam POS.

Pasal 19

Biaya penyelenggaraan UN sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah danPemerintah Daerah.

Pasal 20

(1) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan

UN wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan

UN.

(2) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau

penyimpangan dalam penyelenggaraan UN dikenakan sanksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(3) Peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal

UN dinyatakan gagal dalam UN.

Pasal 21

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan UN diatur dalam POS.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 November 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.

NIP 131479478